Rekam jejak dan catatan perjalanan implementasi Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) di Kabupaten Magelang dari penyelenggaraan Sosialisasi Penatausahaan Keuangan sampai dengan penerapan Full Sistem Aplikasi SIPD mulai dari Pengusulan Standar Harga Melalui Aplikasi SIPD, modul Perencanaan, modul Penganggaran, modul Penatausahaan Penerimaan, modul Penatausahaan Pengeluaran sampai modul Akuntansi Pelaporan.
Sosialisasi dan pelatihan yang menghadirkan narasumber diantaranya Nur Arifin, S.Kom selaku koordinator admin aplikasi SIPD pada BPPKAD, dilakukan secara marathon yakni berawal pada tanggal 20 Januari 2022 diikuti oleh Bendahara Penerimaan seluruh SKPD dengan agenda sosialisasi penatausahaan penerimaan, sedangkan tanggal 24 & 25 Januari 2022 diikuti oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji seluruh SKPD dengan agenda sosialisasi penatausahaan pengeluaran serta dengan menghadirkan narasumber dari KPP Pratama Magelang dalam rangka refreshment aturan-aturan perpajakan pusat dan sosialisasi pelaporan SPT Tahunan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. Kegiatan-kegiatan selanjutnya secara berangkai pelaksanaan sampai tanggal 28 Desember 2023.
Menurut Dra. SITI ZUMAROH, MM, Kepala BPPKAD (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Magelang bahwa rangkaian kegiatan Sosialisasi dan pelatihan ini diselenggarakan sebagai upaya percepatan implementasi Permendagri No 70 Tahun 2019 yang mengamanatkan SIPD sebagai sistem aplikasi pemerintahan daerah.
"Bahwa di Kabupaten Magelang penerapan aplikasi SIPD Full Sistem dimulai pada tahun 2022 karena pada tahun sebelumnya baru diimplementasikan diranah Perencanaan dan Penganggaran, diharapkan penerapatan Full Sistem aplikasi SIPD ini menunjang e-Government yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan publik sehingga dapat terwujudnya sistem pemerintahan yang lebih baik (Good Governance)”, ujar Slamet Salamun, SE, M.si, Kepala Bidang Penganggaran BPPKAD Kab. Magelang.
Yunik Wahyuningsih, SE, Kepala Bidang Perbendaharaan BPPKAD Kab. Magelang secara khusus menyampaikan bahwa "Kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini diharapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di tingkat SKPD untuk lebih dapat beradaptasi dengan sistem aplikasi SIPD yang telah banyak mengalami penyempurnaan sehingga dapat mempercepat realisasi penyerapan anggaran di masing-masing SKPD”.
Secara terpisah Nur Chalifah, SE. MM, Kepala Bidang Akuntasi BPPKAD Kab. Magelang berharap dengan Implementasi Full Sistem Aplikasi SIPD ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam menyusun LKPD kedepan memenuhi unsur kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah sehingga tetap dapat memperoleh opini WTP sebagaimana Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain yang mengimplementasikan Aplikasi SIPD dan telah memperoleh predikat WTP diantara seperti Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Karo, Kabupaten Lingga, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Dogiyai.
#sipd
#egovernance
#goodgovernance