TNI mengajukan penambahan anggaran termasuk untuk operasional pasukan di Papua. Hal ini disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam Rapat Kerja Komisi I DPR yang diselenggarakan secara tertutup di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (10/7/2024). Tambahan dana tersebut salah satunya digunakan untuk meningkatkan dana operasional prajurit yang bertugas di Papua.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid membenarkan, jika salah satu yang diajukan adalah peningkatan dana operasional para prajurit yang bertugas di Papua. Menurut rencana, setiap prajurit di sana akan mendapatkan uang saku tambahan sebesar Rp 97.000 per hari.
Menurut Meutya, penambahan dana operasional dibutuhkan untuk para prajurit yang bertugas di daerah konflik. Sebab, harga komoditas di sana cenderung lebih mahal sehingga kebutuhan hidup pun menjadi lebih tinggi. Untuk itu, anggaran yang diberikan juga harus dibedakan dengan penugasan di daerah-daerah lainnya.
Penambahan dana operasional ini dikategorikan sebagai kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, pengajuannya tetap masuk dalam anggaran tahun 2024, bukan 2025. Akan tetapi, ia tidak merinci berapa total anggaran tambahan yang diajukan.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksono mengungkapkan, penambahan dana operasional juga terkait dengan eskalasi konflik di Papua. Oleh karena itu, pengajuan dana difokuskan untuk keperluan operasi di Papua. Keperluan dimaksud antara lain mencakup pembiayaan untuk persenjataan, alat intai, dan pesawat nirawak.
Sahabat Kompas bisa baca artikel lainnya di tautan berikut:
Jelang Akhir Pemerintahan, TNI Ajukan Tambahan Dana Operasional Prajurit di Papua - komp.as/4cF1Uze
#tni
#papua
#dpr
=====================================
Simak kumpulan video berita Harian Kompas: klik.kompas.id/videoberita
Info langganan harian Kompas & www.kompas.id:
komp.as/LihatBerita
Subscribe KZread Harian Kompas: bit.ly/3bIgBY9
Ikuti media sosial Harian Kompas
Twitter: / hariankompas​
Facebook: / ​
Instagram: / hariankompas