permasalahan administrasi yg timbul di Pemprov DKI (khususnya Dukcapil), sebenarnya karena banyaknya KK dan atau KTP yg sudah tidak "bertuan" atau warganya sudah tdk ada. justru inilah kelemahan dari sistem kependudukan yg tdk mengontrolnya secara berkala/periodik (baik secara digital on line maupun off line) karena ketidak beresan adminstrasi kependudukan di Pemprov DKI sendiri tsb, janganlah korbankan warga negara yg sudah lama hidup tenang dan tinggal di DKI selama puluhan tahun, sudah tertib administrasi, sudah patuh membayar pajak & retribusi daerah, dan bahkan sudah terdaftar sbg DPT Pemilu

sy baru tau ada pemberitahuan klo ktp jakarta yg tinggal di bogor citayem bakal di non aktipkan,,,,,seperti sy udah kena,,,,,padahal sy baru byr pajak motor dan balik nama,,,,,tp ktp sy udah di non aktipkan,,,,itu sngat memberatkan buat sy yg ga berpenghasilan tetap,,,,,,kenapa ga di rubah di kosa kata provinsi dki jakarta nya aja yg di rubah,,,,,,,,jangan karna hanya ibu kota negara yg lagi di buat di kalimantan membuat banyak warga jakarta asli jadi beban

Memang hanya orang pinter seperti AHOK Yg pantas jadi Gubernur jakarta, orang yg sosialis bukan kapitalist dan paham konsistensi kebersamaan berikut persatuan/kesatuan dalam berbangsa.. ! NIK Dalam KTP Seumur hidup jika di non aktifkan akan Inkonsistensi dgn tulisan di ktp "Berlaku seumur hidup. Nah inkonsistensi itu bisa di sebut kedunguan atau fallacy dlm berpikir.. (Critical thingking di perlukan dalam peradaban yg modern ini agar sesama anak bangsa tidak saling menekan atau menjajah antara yg kaya dan miskin , yg sudah sukses dan belum bahkan tidak sukses. Karena sama2 di sebut anak bangsa yg memilki HAK Yg sama. Dan ingat bahwa konstitusi menyuruh memelihara fakir miskin jg yatim piatu di pelihara oleh negara. Bukan para KORUPTOR Penghisap darah Rakyat. ).. Yg setuju kasih jempolnya. ..

mau merapihkan data kependudukan DKI, *kenapa domisili atau aset rumah yg jadi pedoman/parameternya?* (kebijakan yg lebih condong melanggar HAM sbg WNI) kalau mau ditarik lebih awal lagi, *seharusnya akta lahir yg dijadikan sbg pedoman* untuk memperkuat dalam menentukan status warga DKI atau bukan. jika perlu akte lahir orangtua sampai kakek nenek di data juga karena jika berpedoman pada domisili akan menjadi relatif dan subyektif sekali (disebabkan mobilitas warga di perkotaan relatif sangat tinggi, dan keterangan dari Rt/Rw bersifat subyektif dan kemungkinan ada faktor like and dislike). sedangkan aset rumah seseorang pun bisa berubah2 (ada yg terjual, ada yg membeli baru, ada yg kontrak rumah berpindah2 dsb) ------------------------ jika permasalahan administrasi di Pemprov timbul karena bansos yg tdk tepat sasaran atau pindah domisili ke IKN, seharusnya Kartu Keluarga yg dijadikan pedoman dalam mendata warga, dan Pemprov DKI segera merapihkan data KK nya, supaya KTP nya juga tertib. toh penduduk tdk bisa lagi membuat KTP baru atau KTP ganda tanpa Kartu Keluarga langkah yg seharusnya diambil Pemprov DKI, yakni *penduduk/warga melaporkan daftar dan status setiap anggota keluarga menurut KTP/NIK nya secara periodik per tahun* sesuai nomor KK ybs ( *melalui aplikasi/sistem online kependudukan* ), seperti lapor pajak sesuai nomor NPWP. jika tidak melapor, maka bisa dikenakan sanksi di nonaktifkan KK atau KTP nya kalau perlu data KK dilengkapi dg informasi akta lahir, aset rumah, pekerjaan, status sekolah dsb. jadi timbul kesadaran dari warga sendiri untuk meng update data KK nya sendiri, otomatis tertib adminisrasi akan tercapai jadi tdk sekonyong2 langsung men-judge warga dg membekukan ktp dulu, baru warga disuruh melapor tanpa mengetahui apa penyebabnya warga DKI itu cerdas2, mengapa pemprovnya malah tdk cerdas?!

@user-yl3zc4tr2s

2 ай бұрын

Ya lo yg bikin bernasalah n menyusahkan rakyat

@globalkey7755

2 ай бұрын

@@user-yl3zc4tr2s dibaca itu semua komentar yg lain. hampir semuanya komplain dan jangan asbun, berikan argumen yg benar!

Klo yang punya kontrakan tidak bersedia alamat digunakan untuk domisili solusinya bagaimana pal 🙏

PENGUSIRAN INI NAMANYA. Mengapa kita bertiga dlm 1 kk dinonaktifkan ktp nya? Padahal tdk pernah tuh pindah. Selalu ada di lokasi tiap hari. Di apartemen mediterania gajah mada. Selalu ada org. Kalau mau nonaktifkan ya survey dulu. Asal asalan saja non aktifkan. Banyak penghuni sana yg dinonaktifkan. Kita kerja. Jd tdk sempat pula urus hal ga jelas ini. Kedua orang tua sdh umur di atas 70 tahun. Masa harus disuruh jalan ke kelurahan.

Dh kayak memperlakukan imigran dari luar negri, msih enak imigran luar negri dikasih tampat n makan

Knapa msh tinggal di jakarta,,,cuma beda RT,,,RW dan kelurahanpun msh sama,,msh dibekukan,,iuran bulanan tiap bulan dimnta sama RT yg lama

Pihak Dukcapil yg menonaktifkan tanpa adanya survey. Padahal kitya selalu ada di rumah khususnya orang tua. Tidak pernah kosong. Atas dasar apa langsung nonaktifkan??? PENGUSIRAN???? KITA MAU SEMUA YG TANPA DASAR, TIDAK ADA SURVEY DIKEMBALIKAN KE SEMULA DIAKTIFKAN KEMBALI

PENGUSIRAN INI NAMANYA Pihak Dukcapil yg menonaktifkan tanpa adanya survey. Padahal kitya selalu ada di rumah khususnya orang tua. Tidak pernah kosong. Atas dasar apa langsung nonaktifkan??? PENGUSIRAN???? KITA MAU SEMUA YG TANPA DASAR, TIDAK ADA SURVEY DIKEMBALIKAN KE SEMULA DIAKTIFKAN KEMBALI

Kl beda rt tapi masih satu RW

Pejabat gk ngerti penderitaan rakyat kecil

Lebih baik ada pembuktian PBB, banyak pemilik rumah lama enggak dipindahkan domisil KTP & domisili NPWP