Polemik terkait kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) masih menjadi perdebatan antara mahasiswa dan pihak kampus.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menegaskan bahwa tidak terjadi kenaikan UKT, melainkan penambahan kelompok UKT. Hal ini bertujuan untuk memberikan fasilitas yang lebih baik kepada mahasiswa dari keluarga mampu.
Namun, permasalahan muncul ketika kampus menaikkan biaya UKT secara signifikan, terutama pada kelompok UKT 4,5, dan seterusnya. Besaran kenaikan tersebut rata-rata mencapai 5-10%.
Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta kampus untuk memberitahukan kenaikan UKT sejak awal mahasiswa masuk PTN.
Sementara itu, Komisi X DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan untuk menyelidiki penyebab kenaikan UKT. Panja ini diharapkan selesai dalam waktu 3-4 bulan.
Adapun besaran UKT PTN telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT). Tarif UKT dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:
Kelompok I: Rp 500.000.
Kelompok II: Rp 1.000.000.
Selain itu, pemimpin PTN dapat menetapkan kelompok tambahan dengan nilai nominal tertentu yang tidak melebihi besaran BKT yang ditetapkan untuk setiap program studi.
SSBOPT per tahun juga telah ditetapkan berdasarkan wilayah, yaitu:
1. Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.
2. Sumatera.
3. Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur.
4. Maluku dan Maluku Utara.
5. Papua dan Papua Barat.
Berikut adalah besaran UKT di beberapa PTN:
UGM: berkisar antara Rp2.850.000 hingga Rp30.000.000 per semester.
UNRI: berkisar antara Rp500.000 hingga Rp8.550.000 per semester.
UNS: berkisar antara Rp475.000 hingga Rp30.000.000 per semester.